Masalah yang selalu muncul dalam dunia kerja menjelang akhir tahun adalah penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan. Sebelum menetapkan upah, beberapa karyawan biasanya mengungkapkan keinginan mereka dalam bentuk protes. Nilai UMP dan UMK terus berkembang setiap tahunnya dengan nilai yang berbeda-beda.

Beberapa pemerintah daerah telah mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di wilayahnya. Bahkan untuk Pulau Jawa, seluruh pemerintah provinsi telah mengumumkan besaran UMP. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan UMP tertinggi, yakni sebesar Rp 4.453.935,536 atau naik Rp 37.749 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan UMP terkecil, yakni sebesar Rp 1.812.935.

Remunerasi adalah hak karyawan untuk menerima balas jasa dari pemberi kerja atau pengusaha atas pekerjaan tunai dan/atau harapan yang telah atau akan dipenuhi. Hubungan kerja dirundingkan dan dibayar oleh kedua belah pihak sesuai dengan kontrak, perjanjian atau peraturan. Masalah lain yang termasuk dalam upah menyangkut kepentingan pekerja dan keluarganya. Lalu apa perbedaan UMP dan UMK?

Perbedaan antara UMP dan UMK adalah aturan upah minimum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan Tahun 2021.

Perbedaan UMP dan UMK

Perbedaan UMP dan UMK berdasarkan unggahan Instagram Departemen Sumber Daya Manusia, UMP merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di kabupaten tersebut. Peraturan tersebut mempertimbangkan situasi ekonomi dan pekerjaan. UMP berbeda dengan UMK dalam hal kinerja.

UMR adalah upah minimum regional/kota. Penyelesaian tersebut mempertimbangkan kebutuhan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah/kota sejenis. Upah minimum baik untuk UMP maupun UMK ditetapkan oleh direktur berdasarkan SK direktur. Ada perbedaan definisi untuk UMP dan UMK. UMP harus ditetapkan setelah 21 November dan upah minimum pada 30 November tahun ini. Setelah upah ditetapkan, upah minimum baru akan berlaku pada 1 Januari tahun depan.

UMP dan UMK memiliki koneksi. Besaran gaji di UMK tidak boleh kurang dari UMP. Selain itu, jika kabupaten/kota menetapkan UMR, berlaku UMR kabupaten tersebut. Menurut Dewan Menteri No. 36 Tahun 2021, aturan tentang upah minimum sektoral akan berlaku selama masa transisi. Upah minimum yang ditetapkan sebelum 2.11.2020 berlaku:

Ketika upah minimum di industri berakhir, peraturan diterbitkan atau UMP dan UMK daerah ditetapkan lebih tinggi dari upah minimum di industri.

Terkait upah minimum 2022, perusahaan tidak berhak menangguhkan penerapannya. Perusahaan yang membayar kurang dari upah minimum kemudian dapat menghadapi hukuman pidana.

aturan UMP dan UMK. Pasal 25 (2) PP 2021 menjelaskan bahwa UMP dan UMK ditentukan oleh kondisi ekonomi dan kerja. Kondisi ekonomi yang diharapkan meliputi paritas daya beli, tingkat pemanfaatan tenaga kerja dan upah rata-rata. Pertumbuhan ekonomi daerah dan/atau inflasi di masing-masing kabupaten/kota merupakan faktor yang sangat penting bagi UKM. Pasal 26 (1) menjelaskan bahwa upah minimum ditinjau setiap tahun. Pasal berikut menjelaskan bahwa penyesuaian ditempatkan pada daerah tertentu antara batas atas dan batas bawah upah minimum. Batas upah minimum dihitung dengan mengalikan rata-rata pengeluaran per kapita dengan jumlah rata-rata anggota keluarga dan dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang bekerja di setiap rumah tangga. Selain itu, batas bawah upah minimum adalah 50 persen dari batas atas upah minimum.

Rumus perhitungan UMK dan UMP

Oleh karena itu, rumus untuk menghitung penyesuaian upah minimum adalah sebagai berikut: UM (t + 1) = MW (t) + {max (PE (t), inflasi (t) x [batas atas (s) – MW (t)) ) / batas atas (s)) – batas bawah (t)] x UM (t).